KOTA BANDUNG – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Disperindag Jabar), Nining Yuliastiani, menegaskan bahwa ketersediaan beras di Jawa Barat (Jabar) saat ini berada dalam kondisi surplus. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber pada Talkshow Sapa Jabar, Kompas TV Jabar, Selasa (16/9/2025). Menurutnya, berdasarkan neraca pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar periode Agustus 2025, ketersediaan beras mencapai 2,25 juta ton, sementara kebutuhan hanya sekitar 536 ribu ton sehingga terdapat surplus lebih dari 1,7 juta ton.
Meski stok aman, Nining mengakui sempat terjadi kelangkaan beras kemasan, terutama di sejumlah ritel modern. Kondisi ini terutama dialami pada jenis beras premium dan sebagian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Diakui maupun tidak, salah satu penyebab adanya kelangkaan, yaitu dampak dari pelaksanaan sidak oleh Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI) terkait kepatuhan produsen dalam menyediakan beras dalam kemasan, seperti harus sesuai mutunya, harganya sesuai harga eceran tertinggi (HET), dan terdapat label sehingga kemudian ada sikap menahan diri dari produsen sehingga terjadi hambatan distribusi khususnya beras premium,” ungkap Nining.
Nining menambahkan, “Kemudian penyebab lainnya, yaitu ada kenaikan HET Gabah Kering Panen (GKP). Bulog membeli GKP dari petani in any quality semula seharga Rp5.500 menjadi Rp6.500. Kalau kemudian ditambah biaya pengolahan, angkut, dan sebagainya maka berdasarkan yang kami amati harga beras standar menjadi sekitar Rp14.125/kg untuk beras medium.”
Pemerintah kemudian memberikan subsidi sebesar Rp2.000 untuk beras SPHP sehingga harganya menjadi Rp12.500/kg. Namun, karena adanya kenaikan gabah, Badan Pangan Nasional (Bappanas) RI menaikkan HET menjadi Rp13.500/kg. Harga ini telah ditetapkan pemerintah sebagai standar HET untuk beras SPHP baik di pasar tradisional maupun ritel modern.
Disperindag Jabar terus memastikan distribusi beras SPHP berjalan dengan lancar. Konsolidasi terus dilakukan dengan berbagai pihak terutama dengan Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan langsung dari pemerintah pusat untuk mendistribusikan stok beras. Produsen juga telah diberikan imbauan untuk segera melakukan pengolahan stok gabah. Termasuk ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, juga ritel yang gerainya tersebar di pelosok Jabar juga diberikan kesempatan untuk mengakses beras SPHP dari Bulog agar kemudian beras tersebut dapat segera diakses masyarakat.
“Kami sudah melakukan konsolidasi intens dengan semua stakeholder. Telah terjadi kesepahaman antara produsen, distributor, termasuk pengecer untuk kemudian kita sepakat bersama-sama mengamankan keberadaan beras di Jabar agar masyarakat tidak kesulitan mengakses beras,” tuturnya.
Nining meyakini bahwa kelangkaan beras di Jabar sudah mulai teratasi dan stok beras di Jabar tahun 2025 aman.
“Jabar merupakan lumbung pangan ke-3 di nasional dengan nilai share 16,52 persen terhadap produksi beras nasional dan alhamdulillah periode Januari–Oktober 2025 ini produksi gabah Jabar sebesar 10,6 juta ton, meningkat dari 9,1 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya,” jelasnya.
Faktor musim panen sangat berpengaruh terhadap suplai beras di Jabar. Tahun ini, curah hujan cukup baik sehingga sawah tadah hujan bisa panen dua kali setahun. Kemudian, adanya stok beras SPHP di Bulog yang baru didistribusikan 13 persen juga menjadi penguat ketersediaan beras di Jabar. Beras SPHP ini ditargetkan selesai terdistribusi hingga akhir tahun 2025.
“Meskipun ada stigma yang beredar, masyarakat tidak perlu ragu dengan mutu beras SPHP Bulog. Telah terdapat quality control khusus untuk memastikan kualitasnya,” ujarnya.
Di akhir pemaparannya, Nining mengimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi situasi harga beras.
“Kami berharap masyarakat tidak khawatir maupun panik karena kami memastikan stok beras tetap aman bahkan surplus. Terkait dengan keberadaan beras premium yang masih terbatas, jangan khawatir karena masyarakat punya pilihan untuk memilih beras lainnya yang kualitas atau mutunya dijamin baik seperti beras SPHP yang sudah memiliki quality control,” harap Nining.
Pemprov Jabar selalu mengupayakan kenyamanan masyarakat jabar dengan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap ketersediaan beras serta konsolidasi dengan semua pihak agar terjamin ketersediaan beras di Jabar.
“Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan harga beras di atas HET melalui kanal resmi Disperindag Jabar di 0811-126-146 atau sipermen.jabarprov.go.id,” pungkasnya.
Penulis: Qonaah Oktaviani
