KOTA BANDUNG – Gelombang penutupan pabrik dan meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta alas kaki kian mengkhawatirkan. Industri padat karya yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia mulai menunjukkan tekanan serius akibat banjirnya produk impor, turunnya permintaan ekspor hingga beban operasional yang semakin tinggi. Kondisi ini mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan duduk bersama untuk mencari solusi komprehensif.
Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian menggelar Focus Group Discussion (FGD) Permasalahan Penutupan Pabrik dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Industri TPT dan Alas Kaki yang digelar di Hotel Holiday Inn Bandung, Kamis (11/12/2025). FGD tersebut melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kementerian Ketenagakerjaan, Disperindag Jateng serta Asosiasi Pertekstilan Indonesia.
Sebagai salah satu daerah dengan jumlah industri TPT dan alas kaki terbesar di Indonesia, Jabar menjadi provinsi yang terdampak signifikan. Kepala Disperindag Jabar, Nining Yuliastiani menggambarkan kondisi terkini industri TPT dan alas kaki di Jabar yang tengah menghadapi tantangan besar. Ia menegaskan bahwa sektor industri padat karya ini masih menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pada 2024, Jabar berkontribusi 27,8 persen terhadap industri pengolahan nasional. Namun, sektor TPT dan alas kaki justru berada di bawah tekanan yang membutuhkan respons cepat dan terintegrasi,” ujarnya.
Nining menjelaskan fenomena menurunnya kapasitas produksi, terutama pada industri tekstil dasar, yang tidak lagi sejalan dengan peningkatan produksi pakaian jadi. Hal ini menjadi sinyal bahwa banyak pabrik di hulu tidak mampu bersaing, khususnya dengan harga bahan baku impor yang sangat murah.
“Industri lokal mengalami kelumpuhan karena banjirnya produk impor, baik legal maupun ilegal. Kondisi ini memicu penumpukan stok, membuat harga tidak kompetitif, dan akhirnya mendorong pabrik menghentikan produksi,” jelasnya.
Nining juga menyoroti implikasi besar terhadap tenaga kerja. Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), terjadi penurunan signifikan pada tenaga kerja industri pakaian jadi, sementara sejumlah perusahaan besar telah melakukan PHK massal dalam dua tahun terakhir.
“Ketika industri besar terpaksa menutup pabrik, yang terdampak bukan hanya pekerjanya, tetapi juga ekosistem ekonomi di sekitarnya. Ini yang harus kita mitigasi bersama melalui kebijakan yang tepat dan kolaboratif,” tegasnya.
FGD ini mengidentifikasi berbagai faktor penyebab penutupan pabrik, mulai dari tingginya biaya operasional dan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK), penurunan order ekspor hingga kelemahan rantai pasok bahan baku lokal. Para pemangku kepentingan juga merumuskan beragam rekomendasi, di antaranya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) industri, insentif untuk penggunaan bahan baku lokal, akselerasi teknologi serta kebijakan yang lebih tegas terhadap masuknya produk impor murah dan thrifting yang memukul industri domestik.
Selain itu, Nining pun menekankan bahwa pemulihan industri tidak semata memperbaiki persoalan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan fondasi daya saing jangka panjang. Salah satu langkah strategis adalah percepatan implementasi industri hijau di sektor tekstil.
Ia menyampaikan bahwa Disperindag Jabar telah melakukan berbagai program akselerasi industri hijau, mulai dari sosialisasi, pendampingan hingga fasilitasi sertifikasi. Pada tahun 2025, sebanyak 198 industri tekstil mengikuti sosialisasi industri hijau dari total 809 industri peserta. Selain itu, 29 industri tekstil mengikuti bimbingan teknis pengajuan sertifikasi industri hijau, dan 4 industri terpilih menjadi peserta coaching clinic, di mana 2 industri telah disiapkan untuk memperoleh sertifikasi industri hijau pada 2026.
Menurut Nining, langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah serta memperkuat posisi industri tekstil Jabar agar mampu bersaing di pasar global yang kini mensyaratkan standar keberlanjutan.
“Industri hijau bukan hanya tren, tetapi tuntutan pasar global. Jika kita ingin industri TPT kita bertahan, transformasi ini harus dipercepat,” ucapnya.
Di tengah berbagai tantangan, pemerintah juga melihat adanya peluang baru yang dapat memperkuat sektor padat karya dalam beberapa tahun ke depan. Nining menyampaikan bahwa sejumlah perusahaan berskala besar telah merencanakan pembangunan atau perluasan pabrik di Jabar pada 2025 hingga 2027.
“Ada PT Home Well Indonesia di Kabupaten Majalengka yang juga mulai beroperasi pada 2025 dengan serapan tenaga kerja 1.755 orang dan telah melakukan ekspor perdana pada Desember 2025, PT Ultimate Noble Indonesia di Kabupaten Garut yang telah beroperasi sejak 2025 dan menyerap 3.000 tenaga kerja, dan PT Free View International di Kabupaten Indramayu yang direncanakan beroperasi pada 2026 dan akan menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja,” ungkapnya.
Selain itu, terdapat 13 perusahaan lainnya yang telah mengajukan rencana pembangunan pabrik alas kaki dan TPT hingga 2027, tersebar di Kabupaten Cirebon, Indramayu, Garut, dan Majalengka. Masuknya investasi baru ini menjadi sinyal positif bahwa Jabar tetap menjadi tujuan utama industri padat karya di Indonesia.
Penulis: Septian Yudho Rinaldi
